RANCANGAN UNDANG-UNDANG BADAN HUKUM PENDIDIKAN (BHP)

Kemarin terdengar kabar Badan Hukum Pendidikan telah disahkan. Sebenarnya BHP tersebut seperti apa?  Simak baik-baik!!:

Untuk RUU BHP dapat di download di sini

RUU BHP – Usulan Pemisahan BHP Pendidikan Tinggi

Ditulis oleh Administrator
Tuesday, 19 February 2008
Rabu, 16 Januari 2008 bertempat di Ruang Rapat Komisi X DPR RI digelar Rapat Panja RUU BHP yang kedua dari
empat belas kali rapat panja yang dijadwalkan. Rapat tertutup ini membahas tentang hasil uji publik RUU BHP di 10
propinsi di Indonesia. Termasuk juga membahas draft usulan terakhir dari Pemerintah tentang RUU BHP. Dari pihak
DPR hadir 17 orang dari 23 anggota Panja Komisi X DPR RI dan dari pihak Pemerintah, Tim Panja Pemerintah,
diantaranya Dirjen Pendidikan Tinggi, Dr. Fasli Jalal, Ph.D; Dirjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Prof.
Suyanto, Ph.D; dan Prof. Dr.Mansyur Ramly, Ketua Badan Penelitian dan Pengembangan Depdiknas.
Dalam rapat yang dipimpin oleh Heri Akhmadi, Wakil Ketua Komisi X DPR RI berkembang beberapa isu yang krusial
disampaikan oleh fraksi-fraksi. Ada tiga hal yaitu usulan untuk memecah RUU BHP antara BHP Pendidikan Tinggi dan
BHP Pendidikan Dasar dan Menengah; pencantuman kata ‘dapat’ dalam pasal lima ayat (2); memikirkan
ulang pencantuman klausul numeric, seperti 2/3 (pada pasal 34 ayat (3) pada RUU BHP versi 5 Desember 2007) dan 20
persen (pasal 38 ayat (1) RUU BHP versi 5 Desember 2007 dan pasal 36 ayat (1) versi Panja Pemerintah setelah
melihat hasil uji publik RUU BHP). Usulan pemisahan Undang-Undang BHP, pertama sekali disampaikan oleh Fraksi
Partai Persatuan Pembangunan dengan juru bicara H. Daromi Irjas, SH. “ kami menyampaikan dengan kalimat
terang bahwa fraksi PPP DPR RI memilih opsi keempat, yakni penataan badan hukum pendidikan perlu dilakukan dalam dua hal undang-undang. Pertama undang-undang badan hukum Pendidikan untuk Pendidikan Tinggi; kedua, Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan untuk Pendidikan Dasar dan Menengah’. Menurut Fraksi PPP alasan
pemisahan ini adalah pertimbangan ketidaksiapan lembaga-lembaga pendidikan dasar dan menengah. Dinilai oleh PPP
mereka belum professional; belum mampu menerapkan otonomi pendidikan sepenuhnya. Sementara perguruan tinggi
sangat siap untuk itu, karena mereka memiliki budaya akademis dan ilmiah. Usulan PPP ini didukung oleh beberapa
Fraksi, seperti PAN; PKB dan PDS.Bagi fraksi yang mendukung pemisahan ini memandang bahwa yang membutuhkan
Undang-Undang BHP segera adalah pendidikan tinggi, oleh karenanya RUU BHP Pendidikan Tinggi yang mendesak
untuk disahkan menjadi undang-undang. Dirjen Dikti, Fasli Jalal dalam tanggapannya dari pihak pemerintah mengatakan harus konsisten dengan Undang-Undang Sisdiknas No. 20 tahun 2003 pasal 53 ayat (1) yang
menjadi landasan perlunya dibuat Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan. Di dalamnya dijelaskan bahwa tidak ada
pembedaan antara pendidikan tinggi dan pendidikan dasar dan menengah. Dirjen menyebutkan secara lengkap bunyi
pasal 53 itu Penyelenggara dan/atau satuan pendidikan formal yang didirikan oleh pemerintah atau masyarakat
berbentuk badan hukum pendidikan Jangan sampai karena perbedaan pendapat pada satu atau dua pasal saja; atau karena kata dapat atau karena faktor undang-undang yayasan lantas kita membuat pemisahan Undang-Undang BHP. Karena akan melelahkan. Padahal RUU BHP ini telah mengalami perjalanan panjang dan sekarang hampir mau mengerucut pada kesepakatan. Untuk penyelenggara dan Satuan pendidikan yang belum bisa mengadopsi BHP secara keseluruhan, kita perpanjang saja waktu penyesuaiannya, misalnya, kata Fasli.
Pihak panja pemerintah mengusulkan dalam pasal 5 ayat (2) untuk satuan pendidikan dasar dan pendidikan
menengah yang didirikan oleh pemerintah atau pemerintah daerah dapat berbentuk badan hukum pendidikan.
Pencantuman kata dapat pada pasal dan ayat tersebut lebih moderat daripada memisahkan undang-undang BHP yang
sudah berpayah-payah dibangun. Fraksi PDIP, Golkar dan Demokrat mendukung usulan pemerintah ini. “fraksi
PDI Perjuangan sepakat dengan pemerintah dan fraksi-fraksi untuk mencantumkan kata dapat pada frase berbentuk
badan hukum pendidikan pada satuan pendidikan dasar dan menengah (pasal 5 ayat (2)..”. Akan tetapi dengan
mencantumkan kata dapat ini bagi Golkar bermakna penyelenggara dan atau satuan pendidian dasar dan menengah
tidak diharuskan menjadi BHP..bila tidak BerBHP, maka perlu difikirkan bentuk badan hukum apa yang digunakan.
Sementara itu, menurut Fraksi Demokrat dan PKS draft terakhir dari panja pemerintah ini, pada pasal 5 masih ada
ketidakadilan, terutama antara ayat (2) dan ayat (4). komunitas penyelenggara pendidikan TK dan Pendidikan
dasar keberatan jika diwajibkan berbadan hukum, sementara itu milik pemerintah tidak wajib alias dapat. Karena itu
untuk komprominya maka pasal 5 ayat (4) ditambah dengan kata dapat juga, sehingga berbunyi “penyelenggara
pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang didirakan oleh masyarakat dapat berbentuk badan hukum
pendidikan”. Umumnya fraksi meminta agar pasal yang ayat-ayatnya ada klausul numeric difikirkan lagi, karena anggaran pendidikan dua pulu persen saja (seperti tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945) belum terpenuhi. Misalnya pada pasal 36 ayat (1) tentang alokai beasiswa paling sedikit 20 % bagi warga Indonesia yang kurang mampu secara ekonomi dan/atau peserta didik yang memiliki potensi akademik tinggi. Sementara itu pasal 34 ayat (2 dan 3) seperti terdapat pada RUU BHP 5 Desember 2007 kalimat dua pertiga biaya pendidikan, dalam draft usulan terakhir Panja Pemerintah, 24 Januari 2008 sudah ditiadakan. Akhirnya sidang RUU BHP pada sore itu menyepakati untuk membahas isu ini lebih dalam dan lebih informal dalam Semiloka terbatas pada Kamis, 21 Februai 2008, antara panja RUU BHP Komisi X dan Panja Pemerintah. Diharapkan juga pada pemerintah melakukan koordinasi dan harmonisasi antar departemen seperti Departemen Hukum dan HAM; Departemen Keuangan; Departemen Agama; Departemen Perdagangan; Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi; Bappenas.

By Irwandi

10 responses to this post.

  1. pemerintah semakin brengsek,ini mengingatkan kita pada komentar soekarno,yaitu menjadikan budak di negri sendiri.

    Reply

  2. dengan UU BHP di sistem Kapitalis demokrasi tidak akan pernah membawa kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. segera Tobat anggota DPR dan Pemerintah. Sadarlah, Bahwa hanya dengan Idiologi Islam yang menerapkan Syariat Islam dalam Negara Islam dapat mengatur semua kehidupan Termasuk Pendidikan Gratisss. Yakin lah. Allahuakbar 3x. wass.

    Reply

  3. Posted by Ricky on December 26, 2008 at 7:12 am

    Bravo DPR, pendidikan itu mahal. enak aja mau digratiskan. Kalau mau berkualitas bayar dong…. atau jadi aja pemulung dan tukang becak, tak perlu sekolah atau kuliah..

    Reply

  4. Posted by tin-tin on December 27, 2008 at 6:02 am

    mahasiswa sekarang itu mlempem, tidak bisa ngapa-ngapain selain pacaran melulu, mereka tidak kreatif, makanya nolak UU BHP. Mahasiswa Indonesia bego-bego!!! Mentalnya mental tukang becak, mental buruh. Kapitalisme asli ada pada jiwa mahasiswa Indonesia!!! Taunya setelah selesai cuman nyari kerja!!! Dasar Kapitalis!!!

    Reply

  5. Pendidikan di Indonesia sekarang sedang mengalami kemunduran dengan disyahkannya UU BHP, rakyat miskin dilarang sekolah.
    Pengesahan UU BHP ini akibat Indonesia terlalu nurut sama IMF dan bank dunia yang akan menjadikan negara berkembang sebagai obyek penjajahan neolberalisme melalui pasar bebasnya.
    http://www.warnadunia.com/

    Salam kenal^_^

    Reply

  6. kemunduran pendidikan indonesia telah terjadi dengan disyahkannya UUBHP, bahkan dengan sombong para pendukung BHP mengatakan pola pendidikan mutahir, bagi saya UUBHP adalah sebagai bukti takluknya PEMERINTAHAN indonesia terhadap neoliberalisme (kapitalisme), privatisasi, liberalisasi, UUBHP, UU No 20 tahun 2003, UU PMA, UU no 13 tahun 2003, UU no 10 tahun 2007, hingga amandemen Undang-Undang 45 tahun 99-2004 adalah bukti tunduknya pemerintahan indonesia terhadap kepentingan neoliberalisme ketimbang rakyatnya sendiri, saat ini indonesia dikejar-kejar utang luar negri tanpa pernah ada upaya pemutihan atau penundaan pembayaran utang luar negri hinggga rakyat sejahtra. Salah satu celahnya dalam konteks konstitusi karena memang dasar negara dalam bungkus pancasila itu adalah paham NEO HEGELIAN. ditambah lagi lambang negara kita adalah seekor BINATANG hingga kesannya wajar kalau pengurus negara ini berwatak seperti BINATANG, apalagi mereka memang jebolan SEKOLAH BINATANG DI AMERIKA DAN EROPA. tidak mungkin pengurus negara ini tidak tau tentang celotehan saya ini, yang menjadi pertanyaan “SIAPAKAH MEREKA YANG MENGURUS NEGARA HARI INI?” SIAPAKAH MEREKA YANG DUDUK DISENAYAN DENGAN TAMENG NASIONALISME DAN AGAMA ITU?” MEREKA TIDAK LEBIH HANYA SEGEROMBOLAN MANUSIA SETENGAH BINATANG, DENGAN RUH KANIBALISNYA YANG TUNDUK PADA PENJAJAHAN GAYA BARU YAITU NEOLIBERALISME. MEREKA ANTEK2 ASING, AGEN CIA DAN BEGUNDAL-BEGUNDAL2 ASAL PARPOL. SOLUSI BAGI NEGARA INI ADALAH REVOLUSI SOSIAL!!! MEMBANGUN SEBUAH TATANAN BARU YANG BERKEADILAN, BERKESEJAHTERAAN DAN BERKESETARAAN. saya pribadi sebagai orang kalimantan yang kaya akan sumber daya alam terus terang berfikir “APAKAH MASIH PERLU INDONESIA KITA PERTAHANKAN JIKA HANYA MENGHASILKAN PENINDASAN? ATAU KAMI ORANG KALIMANTAN BERUSAHA UNTUK KELUAR SAJA DARI INDONESIA KARENA INGIN MEMBEBASKAN DIRI DARI KETERTINDASAN DAN HEGEMONI JAWANISASI PADA SISTEM PEMERINTAHAN. TRIMS DAN CAMKAN !!!, salam pembebasan dengan sumpit, mandau dan gerigi.

    Reply

  7. Posted by datha on March 16, 2009 at 10:40 am

    apa gak ada cara lain pak/buk…
    tante,,,

    Reply

  8. eh, draft undang-undangnya sudah pada baca belum ?

    Reply

  9. Posted by gue on May 4, 2009 at 6:53 pm

    yang bobrok siapa? pemerintah atau mahasiswa?

    pendidikan, yah harus bayar.

    emang ada contoh negara yang berhasil/maju karena gratis pendidikan?

    memang ada negara yang biayah sekolah rendah, tapi setelah selesai harus mengabdi dulu sama negara “National Service” (kaya Singapore), itu sama aja denga bayar. JADI, MANA ADA PENDIDIKAN GRATIS???????????

    menanggapi komentar hamidin Bahwa “hanya dengan Idiologi Islam yang menerapkan Syariat Islam dalam Negara Islam dapat mengatur semua kehidupan Termasuk Pendidikan Gratisss” ITU KOMENTAR BODOH. kalau Negara Islam bisa memberi pendidikan gratis, berarti “negara islam” itu bo’ong2an alias omong kosong, karena sekali lagi MANA ADA PENDIDIKAN GRATIS?

    Mahasiswa yang ingin pendidikan gratis itu mahasiswa yang malas.

    Reply

  10. bhp…………….bhp, apa sih maksudnya.bikin mahasiswa pusing aja suih

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: